ANALISIS UUK PASAL 4 DAN 5

Pendidikan tinggi keperawatan sesuai pasal 4 dan 5 UU Keperawatan No. 38 tahun 2014 adalah :

1.       Jenis perawat :

a.       Perawat Ners

-          Ners

-          Ners Spesialis

b.      Perawat Vokasi

2.       Pendidikan tinggi keperawatan :

a.       Pendidikan vokasi

-          Program diploma

b.      Pendidikan profesi

-          Program profesi keperawatan

-          Program spesialis keperawatan

c.       Pendidikan akademik

-          Program sarjana keperawatan

-          Program magister keperawatan

-          Program doctor keperawatan

Pada kenyataannya :

1.    Daftar Beberapa Sekolah Kesehatan di Indonesia

·         Sekolah Perawat Kesehatan Cipto Mangunkusumo

Jl Pulo Mas Brt VI

Kayu Putih, Pulo Gadung

Jakarta Timur 13210 DKI Jakarta

·         SMK Kesehatan Surabaya

Farmasi dan Keperawatan

Motto SMK Kesehatan Surabaya adalah “TIDAK ADA KATA PENGANGGURAN BAGI LULUSAN SMK KESEHATAN SURABAYA”

Alumni SMA ini melanjutkan ke perguruan tinggi

·         SMK Kesehatan Yasyfin Kota Depok

Keperawatan dan analis kesehatan

Kurikulumnya hanya sekilas mengenai keperawatan

·         Sekolah AMEC Islamic Fullday and Boarding School Depok

Jurusan keperawatan akreditasi A

·         Smk Kesehatan Insan Bhakti Husada Lamongan

Kompetensi keahlian ini berada dibawah Bidang Studi Keahlian Kesehatan dan Program Studi Keahlian Kesehatan. Hal ini telah diatur dalam SK DIRJEN MANDIKDASMEN No. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

http://sefi-ariyantika.blogspot.com/2014/06/jurusan-smk-kesehatan-insan-bhakti-husada-lamongan.html

Perawat Kesehatan
Seluruh Indonesia 527 sekolah penyelenggara
Seluruh Indonesia 18 akreditasi A
Seluruh Indonesia 48 akreditasi B
Seluruh Indonesia 17 akreditasi C
Seluruh Indonesia 424 belum/tidak terakreditasi
Seluruh Indonesia 20 tidak teridentifikasi
Kalteng 4 sekolah penyelenggara
Kalteng 4 sekolah tsb belum/tidak terakreditasi

2.      Konsil Keperawatan

·         Merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

·         Berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia

·         Fungsi à pengaturan, penetapan, dan pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan.

·         Tugas:

a.      melakukan Registrasi Perawat;

b.      melakukan pembinaan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan;

c.       menyusun standar pendidikan tinggi Keperawatan;

d.      menyusun standar praktik dan standar kompetensi Perawat; dan

e.      menegakkan dimerupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesiasiplin Praktik Keperawatan

·         Wewenang Konsil Keperawatan:

a.      menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Perawat, termasuk Perawat Warga Negara Asing;

b.      menerbitkan atau mencabut STR;

c.       menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Perawat;

d.      menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Perawat; dan

e.      memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan Institusi Pendidikan Keperawatan

·         Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Keperawatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

·         Keanggotaan Konsil Keperawatan terdiri atas unsur:

ü  Pemerintah,

ü  Organisasi Profesi Keperawatan,

ü  Kolegium Keperawatan,

ü  asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan,

ü  asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan

ü  tokoh masyarakat.

·         Jumlah anggota Konsil Keperawatan paling banyak 9 (sembilan) orang.

·         Susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

·         Ketentuan peralihan : Perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah melakukan Praktik Keperawatan masih diberikan kewenangan melakukan Praktik Keperawatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

3.    Registrasi, Izin Praktek, dan Registrasi Ulang

STR : Surat Tanda Registrasi bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan ang telah memiliki sertifikat kompetensi. dengan STR, maka perawat dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Mendapatkan STR ini melalui uji kompetensi dan syaratnya harus memiliki ijazah Perawat terakhir  (SPK/DIII/Ners/Ners Spesialis)

1.       KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN RI

NO. 1534/MENKES/SK/X/2005

Secara garis besar sama seperti mahasiswa keperawatan yaitu seperti, pengantar keperawatan, dan tindakan-tindakan keperawatan.

2.    Nasib lulusan SPK dan SMK Kesehatan

Dikutip dari Kompasiana oleh Anton Wijaya

Lulusan SMK Keperawatan, tidak bisa disebut sebagai Perawat. Belum ada Nomenklatur Kesehatan yang mengaturnya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Wamenkes saat seminar nasional di UGM tentang “Optimalisasi Peran Agen Kesehatan Gigi dan Mulut Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Nasional. Kata Wamenkes,  Ali Ghufron, (2012) ” Mereka yang sekolah di SMK kesehatan dengan motivasi agar memiliki fungsi sebagai manusia agar dapat meningkatkan derajat kemanusiaan tentu tidak masalah. Tetapi bagi mereka yang berharap pekerjaan tentu akan terkatung-katung, karena SMK khusus kesehatan sesungguhnya tidak ada lagi nomenklatur yang mengatur.”

Senada dengan itu, Dewi Irawaty, MA. PhD, selaku Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam acara pertemuan Press Briefing di Gedung Kemenkes, sebagaimana yang dipublikasikan health.detik.com,(2011) bahwa “Untuk jadi perawat itu minimal D3 dan SMK jurusan keperawatan bukan sekolah untuk jadi Perawat.”

Selain bertujuan meningkatkan kualitas SDM. Perawat itu sendiri, dibawah koordinasi PPNI, tidak ingin dikatakan pembantu Dokter. Jika Perawat tidak bersedia disebut pembantu, apakah Perawat sudah memiliki pendidikan layaknya dokter? Dokter tidak menolak Perawat sebagai mitra kerjanya, karena memang saling membutuhkan untuk memajukan kesehatan masyarakat, namun apakah Perawat memiliki kompetensi layaknya kompetensi yang dimiliki dokter?

Pertanyaan di atas salah satu alasan dihapusnya SPK. Di bawah kendali Menteri Kesehatan. Kualitas Perawat harus ditingkatkan. Sebelum dihapusnya SPK, Tahun 1983 cikal-bakal lahirnya kesadaran akan pentingnya profesionalitas, tertuang dalam Lokakarya Nasional Keperawatan.

Perawat diharapkan menguasai berbagai aspek, mampu jadi peneliti, menyeimbangkan kemampuan praktik dengan teori.  Achir Yani S, Hamid, DN. Sc, dkk , dibantu beberapa pakar dari Konsorsium Ilmu Kesehatan dan sembilan pakar Keperawatan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) mempelopori lahirnya PSIK (Program Studi Ilmu Keperawatan).

Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK Dirjen DIKTI No. 339/D2/1985 menyetujui lahirnya pendidikan tinggi keperawatan dan merupakan pendidikan tinggi jenjang Sarjana yang pertama di Indonesia untuk profesi Perawat yang terletak di Kampus Universitas Indonesia.

Langkah mundur atas kebijakan Kemendiknas memberi izin berdirinya SMK Keperawatan, jadi pertanyaan besar. Sesungguhnya apa motivasi sebenarnya? Sementara UI sedang giat mengembangkan program S3 untuk Perawat, di sisi lain, lahir pula pendidikan keperawatan vocasional setara SPK yang telah mati.

Koordinasi Kemendiknas dan Kemenkes tidak sejalan

Munculnya SMK Keperawatan, patut di sesali, terutama oleh kalangan Perawat di berbagi Forum di dunia maya. Tapi, tidak oleh Perawat yang terlibat jadi guru di SMK, mereka ‘menangguk di air keruh.’  Siswa-siswi jadi  korban, mereka tidak bisa praktek di Rumah Sakit.  Karena, tujuan mereka praktek di Rumah Sakit untuk apa? Mereka tidak diakui sebagai calon Perawat oleh PPNI, juga tidak direstui oleh Kemenkes sebagai calon tenaga kesehatan.

Kemendiknas tidak berkoordinasi dengan Kemenkes dalam pengeluaran izin sekolah SMK. Jika MoU ada, tentunya bagian Diklat Rumah Sakit tidak akan berani menolak, ketika siswa-siswi ingin melaksanakan praktek ke pasien.  Jika Rumah Sakit menerima, tentunya tidak patuh lagi pada pernyataan Wamenkes, bahwa belum ada nomenklatur yang mengaturnya.

Sistim pendidikan nasional berubah menurut pasar, bukan menurut kebutuhan. Ketika profesi kesehatan diminati, dunia pendidikan terkesan ‘latah’ menyediakan lahan belajar, yang tidak jelas lulusannya mau dikemanakan.

Lulusan SMK  Keperawatan, nyata tidak akan diterima di dunia kerja sebagai tenaga Perawat.  Lalu mereka mau kemana? Apakah melanjutkan kuliah? Maka di sini masalah akan bertambah.  Mereka tidak belajar bidang studi layaknya tes masuk perguruan tinggi. Jika ingin melanjutkan ke Fakultas Ilmu Keperawatan negri, maka mereka juga harus punya ijazah SLTA. Alhasil, lulusan SMK pun akan diterima di STIKes abal-abal yang tidak memperdulikan calon mahasiswa punya ijazah apa, yang jelas ada uang, bisa jadi mahasiswa.

Karut-marut sistim pendidikan di Indonesia, membawa dampak buruk bagi masyarakat. Di satu sisi ingin maju, di sisi lain ingin mundur, alhasil masyarakat jadi korban.  Penulis berharap, Kemendiknas seiring sejalan dengan Kemenkes, agar penduduk Indonesia tidak terkecoh dan terus dibodohi oleh program-program antah-barantah yang tidak jelas keberadaannya.

Terakhir, mengutip judul majalah yang diterbitkan Pusat Informasi dan Humas Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Edisi 1, Januari 2013, yaitu ” Membeli Masa Depan dengan Harga Sekarang.” Semoga siswa-siswi yang telah masuk SMK Kesehatan jurusan Keperawatan tidak “membeli kucing dalam karung” tapi benar-benar telah membeli masa depan yang belum jelas mau di bawa kemana?

Jika siswa-siswi telah mendapatkan fakta, ikuti jalur yang benar menurut ’syariat’ Kemenkes dan PPNI. Jangan tergiur dengan promosi yang tidak jelas.  Jangan sandarkan masa depan anda pada pendidikan yang masih jadi polemik di kalangan birokrat.